Rakor Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Rakor Pemanfaatan Dana Desa Untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Laporan Kegiatan : Pertemuan/Rapat Koordinasi Pemenfataan Dana Desa Untuk Kegiata Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Untuk 8 Kecamatan Se Kabupaten Majene Tahun 2017

Advokasi Dana Desa untuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat merupakan kegiatan pertemuan untuk penggalangan Komitmen sektoral dalam rangka penggunaan dana desa berdasarkan pedoman umum yang sudah dikembangkan oleh kementerian kesehatan tentang pemanfaatan  alokasi dana desa untuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) .

Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menggalang komitmen dari 82 Desa/Kelurahan se Kabupaten Majene, lintas sektoral, dan lintas program kesehatan dalam pemanfaatan dana desa untuk UKBM. Kegiatan ini lebih banyak mengedepankan diskusi kelompok dan FGD dengan hasil akhir didapatkannya dokumen komitmen dari Desa/kelurahan, lintas sektoral, dan lintas program.

Adanya komitmen dan kepedulian Pemerintah mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan khususnya Desa, se kabupaten majene dalam hal pentingnya penganggaran bidang kesehatan pada Anggaran dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan kegiatan atau UKBM serta upaya upaya pemberdayaan masyarakat lainnya bidang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menuju majene sehat.

Kegiatan yang diselengarakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini Dinas Kesehatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat melalui penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Seksi Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, menghadirkan narasumber Narasumber, terdiri dari : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD/Kepala Seksi PMD, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Moderator).

Sementara peserta terdiri dari Peserta Pertemuan terdiri dari : para Kepala Bidang / Seksi /Pemegang program Lingkup Dinas Kesehatan    sebanyak    47 orang, para Kepala Puskesmas/Pemegang program se Kab. Majene  sebanyak  55 orang,     para Kepala Desa/Lurah  Se Kab. Majene  sebanyak 82  Orang, dan para Pendamping Desa/Fasilitator GSC  sebanyak   16  Orang.
Kegiatan ini berlangsung selama lima hari kegiatan bertempat di  Aula “Hotel Villa Bogor” Leppe Kab. Majene.  Hari pertama untuk Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, hari ke dua untuk Kecamatan Pamboang, hari ke tiga untuk kecamatan Sendana dan Tammerodo, hari ke empat untuk Kecamatan Tubo Sendana dan Ulumanda, hari ke lima untuk kecamatan Malunda.

Pada pertemuan hari pertama, dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Majene yang diwakili Sekretaris Dinas Kesehatan dan peserta terdiri dari para pejabat struktural dan Penanggung Jawab program lingkup Dinas Kesehatan dan para kepala puskesmas/pemegang progaram, para kepala desa/lurah Se Kecamatan banggae daan banggae Timur dan Para Pendamping Desa/Fasilitator GSC se Kecamatan Banggae dan banggae Timur. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemaparan dan asistensi hasil penyusunan/perumusan masalah dan menu kegiatan/program yang akan dianggarkan melalui dana desa.

Sebelumnya disampaikan Arahan sekaligus materi dari Kepala Dinas Kesehatan, Materi pengantar dari kepala Bidang pemerintahan Dinas PMD, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan pemaparan usulan kegiatan dari Kepala Puskesmas Banggae 1, Banggae 2, Totoli dan Lembang.

Pada pertemuan hari kedua, peserta terdiri dari para pejabat struktural dan Penanggung Jawab program lingkup dinas kesehatan dan para kepala puskesmas/pemegang progaram, para kepala desa/lurah, Para Pendamping Desa/Fasilitator GSC Se Kecamatan Pamboang. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemaparan dan asistensi hasil penyusunan/perumusan masalah dan menu kegiatan/program yang akan dianggarkan melalui dana desa. Sebelumnya disampaikan materi dari Kepala Dinas Kesehatan, Materi pengantar dari kepala Bidang pemerintahan Dinas PMD, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan pemaparan masalah dan usulan kegiatan dari Kepala Puskesmas Pamboang untuk setiap desa/kelurahan se kecamatan pamboang.

Pada pertemuan hari ke tiga, peserta terdiri dari para pejabat struktural dan Penanggung Jawab program lingkup dinas kesehatan dan para kepala puskesmas/pemegang progaram, para kepala desa/lurah, Para Pendamping Desa/Fasilitator GSC Se Kecamatan Sendana dan Tammerodo. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemaparan dan asistensi hasil penyusunan/perumusan masalah dan menu kegiatan/program yang akan dianggarkan melalui dana desa.

Pada pertemuan hari ke empat, peserta terdiri dari para pejabat struktural dan Penanggung Jawab program lingkup dinas kesehatan dan para kepala puskesmas/pemegang progaram, para kepala desa/lurah, Para Pendamping Desa/Fasilitator GSC Se Kecamatan Tubo Sendana dan Ulumanda. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemaparan dan asistensi hasil penyusunan/perumusan masalah dan menu kegiatan/program yang akan dianggarkan melalui dana desa.

Pada pertemuan hari ke lima, peserta terdiri dari para pejabat struktural dan Penanggung Jawab program lingkup dinas kesehatan dan para kepala puskesmas/pemegang progaram, para kepala desa/lurah, Para Pendamping Desa/Fasilitator GSC Se Kecamatan Malunda. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemaparan dan asistensi hasil penyusunan/perumusan masalah dan menu kegiatan/program yang akan dianggarkan melalui dana desa. Sebelumnya disampaikan materi dari ibu kepala dinas kesehatan, Materi pengantar dari kepala Bidang pemerintahan Dinas PMD, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dan pemaparan masalah dan usulan kegiatan dari Kepala Puskesmas malunda  untuk setiap desa/kelurahan se kecamatan Malunda.

Pada Proses pemaparan dan asistensi rencana usulan kegiatan yang akan di anggarkan melalui dana desa yang terdiri dari : Usulan program Gizi, KIA, Kesehatan Lingkungan, Pelayanan dan Kefarmasian  dan Pengendalian Penyakit maka didapatkan hasil bahwa tidak semua jenis usulan kegiatan bisa dimasukkan dan dianggarkan melalui dana ADD tetapi harus sesuai dengan Permendes Tahun 2017 untuk kegiatan yg dianggarkan melalui dana ADD untuk tahun 2018.

Menurut Kabid dan Kasi Pemerintahan Desa Dinas PMD, sebenarnya sudah ada Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 yang mengatur tentang jenis kegiatan masing masing OPD termasuk kesehatan yang bisa dianggarkan melalui dana desa.

“Tetapi lebih bagus lagi kalau peraturan bupati tersebut bisa lebih dijabarkan detail atau spesifik kegiatannya melalui peraturan kepala dins masing masing OPD,” katanya.

Jawaban yang senada juga disampaikan oleh Kasubag Hukum Setda Majene sehingga muncullah rancangan masing masing kegiatan program yang akan diusulkan dan dianggarkan melalui dana ADD yang sudah melalui proses asistensi dengan mempertimbangkan aspek hukum melalui peraturan tentang dana desa oleh Kemendes, seperti terlampir.
Hasil dari pertemuan ini, telah ditandangani 8 Berita acara kesepakatan tentang penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat/UKBM bidang kesehatan untuk 82 Desa/keluarahan se Kab. Majene.(*)

 


KOMENTAR
Tulis Komentar Disini