Dinkes Gandeng BKN Pusat Belajar Susun SKP

Dinkes Gandeng BKN Pusat Belajar Susun SKP

Dinas Kesehatan Kabupaten Majene mengadakan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam rangka penerapan undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2015. Bimtek ini berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 27 sampai 30 April 2015 di aula Dinkes Majene. Bimtek ini diikuti oleh PNS lingkup Dinkes Majene, Gudang Farmasi dan perwakilan semua Puskesmas yang ada di Majene. Menurut sekertaris Dinkes Majene, Nurgadima, mengatakan bahwa seharusnya sejak tahun 2014 penyusunan SKP sudah dilaksanakan namun belum ada yang bimtek jadi kegiatan ini kita laksanakan. "Kegiatan ini dilaksanakan agar tidak ada lagi yang salah-salah karena sebelumnya kami kerja sendiri," kata Nurgadima. Nurgadima juga menambahkan bahwa sebelumnya Dinkes menerima pemamaparan materi dari utusan Kementerian Kesehatan RI untuk menfasilitasi kegiatan ini. Pemateri yang datang membawakan materi adalah Sumaryono, utusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat. "Kedatangan utusan dari BKN pusat adalah untuk membawakan materi Bimtek SKP dengan harapan semua peserta bisa menerapkan ditempat kerjanya masing-masing," tambah Nurgadima. Menurut Suamaryono, utusan dari Direktorat Kinerja ASN BKN RI mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bimtek SKP untuk Dinkes Majene. PP nomor 46 tahun 2011 kemudioan diperkuat Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 bahwa setiap PNS harus membuat SKP perorangan. "Dulu kan tidak ada, jadi setiap pegawai itu harus ada pekerjaannya yang mampu dipertanggung jawabkan, jadi tidak hanya pekerjaan dalam bentuk laporan aja, tapi harus ada bukti fisikya," kata Sumaryono Dalam SKP itu seorang pegawai harus melakukan pekerjaan sesuai dengan tugasnya dengan uraian unit dalam SKP. "Jadi ada tugas pokok dan ada tugas tambahan,jadi kalau melakukan tugas diluar tugas pokok maka masuk dalam tugas tambahan yang penting tidak melampaui batas," kata Sumaryono. Pegawai yang tidak bisa membuat SKP, tudak bisa menyelesaikan pekerjaannya, dan lebih banyak melakukan tugas tambahan ketimbang tugas pokoknya maka akan berperngaruh kepada nilai capaian SKPnya. "Capaian nilai SKP ada pembagian, jika dibawa 50% itu maka akan diberikan sanksi tertulis dan dibawa 25 bisa mendapat hukuman berat seperti penurunan jabatan atau diturunkan pangkatnya,jika capaian nilainya tinggi maka akan mendapatkan banyak tunjangan dari pemerintah daerah " kata Sumaryono Menurut Sumaryono, tujuan utama dari bimtek ini adalah sebagai motivator kepada para peserta untuk membuat dengan benar karena jika capaiannya tinggi maka akan mendapatkan tunjangan dari pemerintah. "Dulu pegawai itu bekerja atau tidak bekerja, rajin atau malas itu gajinya sama kan, jadi sekarang itu tunjangan pegawai berdasarkan kinerja," kata Sumaryono Nurgadima mengharapkan agar kedepannya semua peserta bisa menyusun SKP masing-masing dalam rangka penerapan UU ASN. "Semua peserta, seperti perwakilan Puskesmas diwajibkan mengajari bawahannya atau teman-temannya di Puskesmas tentang tata cara penyusunan SKP yang baik sesuai yang diajarkan dalam bimtek ini," harap Nurgadima. Dinas kesehatan akan mengawasi kinerja semua peserta bimtek ini apakah tata cara penyusunan SKP ini sudah diterapkan atau tidak. "Akhir tahun 2015 nanti kami akan mengevaluasi hasil bimtek ini, karena para peserta akan kembali menyusun SKP 2016," kata Nurgadima. (tim media)

KOMENTAR
Tulis Komentar Disini